Bersama Anda Membangun Islam

Login

Lupa password?

Like/Tweet/+1

Latest topics

» Newbie!!... silahkan perkenalkan dirinya disini... ^^
Mon Oct 24, 2011 5:09 am by raden galuh agung permana

» update forum 2
Wed Sep 14, 2011 10:00 am by Admin

» Resep Kue Pernikahan
Sat Jun 04, 2011 12:42 pm by aisyah salimah

» Hidup Tak Kenal Kompromi
Sat Jun 04, 2011 11:54 am by aisyah salimah

» Rumah Dunia VS Akhirat
Sun May 22, 2011 11:59 pm by aisyah salimah

» Selamat Jalan Ibunda Tercinta
Sat May 21, 2011 3:48 pm by aisyah salimah

» Cara Youtube tanpa buffer tanpa software
Tue May 10, 2011 8:16 pm by kholis

» tok tok tok...!
Mon May 09, 2011 7:43 pm by santii

» catatan da'wah
Sat May 07, 2011 10:08 pm by nadiachya

Gallery


Top posting users this month

Top posting users this week


    QUO VADIS DEMOKRASI

    Share

    santii
    Senior Member
    Senior Member

    Jumlah posting : 221
    HP : 356
    Reputation : 7
    Registration date : 04.05.09
    Age : 26
    Lokasijalan bango 3 pondok labu, cilandak, jakarta selatan

    QUO VADIS DEMOKRASI

    Post by santii on Thu Jul 09, 2009 8:59 am

    SEBENARNYA ANA BINGUNG HARUS DIMASUKKAN KE BAGIAN APA..
    Dari milist tetangga...

    ----- Pesan Diteruskan ----
    Dari: gema putra <nahl_sixteen@ yahoo.co. id>
    Kepada: usroh2007@yahoogrou ps.com
    Terkirim: Selasa, 7 Juli, 2009 19:51:33
    Judul: [usroh2007] Trs: [KIAS12] quo vadis demokrasi

    aslm.
    ikhwah, Ini ada Diskusi menarik di milist sekolah,
    sebenarnya bnyak perdebatannya tapi
    ana coba pilih yang baik.
    mudah2an bisa membuat ketaatan kita pada jamaah,
    menjadi sebuah ketaatan yang didasarkan pada ilmu, dan kita tidak mudah disesatkan oleh tarikan2 yang lemah.
    wallahu'alam

    --- Pada Sel, 7/7/09, fithra faisal hastiadi <Calon_mentri@ plasa.com> menulis:


    Dari: fithra faisal hastiadi <Calon_mentri@ plasa.com>
    Judul: [KIAS12] quo vadis demokrasi
    Kepada: kias12@yahoogroups. com
    Tanggal: Selasa, 7 Juli, 2009, 4:09 PM

    berikut tanya jawab tentang demokrasi yang saya dapat dari
    syariah online. tidak ada kesepakatan ulama yang pada
    akhirnya mengharamkan atau menghalalkan benar demokrasi.
    ini masih termasuk wilayah khilafiah. yang ada hanya
    pendapat-pendapat ulama dan bukan jumhur ulama

    APAKAH SISTEM DEMOKRASI HARAM?

    Pertanyaan:

    Apaka Demokrasi haram?
    Apakah dizaman rosululloh ada sistem demokrasi?

    IWAn

    Jawaban:Assalamu alaikum wr.wb.
    Saudara Iwan yang dirahmati Allah. Demokrasi adalah sebuah
    tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual
    Islam. Untuk menjawab dan memosisikan demokrasi secara
    tepat kita harus terlebih dahulu mengetahui prinsip
    demokrasi berikut pandangan para ulama tentangnya.

    Prinsip Demokrasi
    Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi terdapat
    sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya:
    • Kebebasan berbicara setiap warga negara.
    • Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang
    berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti.
    • Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa
    mengabaikan kontrol minoritas
    • Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah
    aspirasi politik rakyat.
    • Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
    yudikatif.
    • Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum).
    • Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh
    dibelenggu.Pandanga n Ulama tentang Demokrasi

    Al-Maududi
    Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi.
    Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang
    memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan
    segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus
    produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga
    cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap
    demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang berssifat
    syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi
    (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang
    diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah
    memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

    Mohammad Iqbal
    Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan
    oleh intelektual Pakistan ternama M. Iqbal. Menurut Iqbal,
    sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama,
    demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya
    sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan
    kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah
    mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu
    pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang
    bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya
    menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat
    menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis
    moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan
    sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik
    dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan
    demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya yang berkembang
    di Barat. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi
    sebagai berikut:
    - Tauhid sebagai landasan asasi..
    - Kepatuhan pada hukum.
    - Toleransi sesama warga.
    - Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.
    - Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.Muhammad Imarah
    Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi secara
    mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam
    demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan
    hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara,
    dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan
    wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi..
    Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum
    sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta
    berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan
    Allah.
    Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator)
    sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami
    dan menjabarkan) hukum-Nya.
    Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang
    batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan
    menciptakan alam, Diia membiarkannya. Dalam filsafat
    Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan
    eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah
    pemegang otoritas tersebut. Allah befirman
    Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
    Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (al-A’râf: 54).
    Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam
    dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun
    hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta
    orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan
    dengan Islam.

    Yusuf al-Qardhawi
    Menurut beliau, substasi demokrasi sejalan dengan Islam.
    Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya:
    - Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak
    orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak
    memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka
    tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai.
    Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang
    menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di
    belakangnya.
    - Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran
    juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi
    mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah
    bagian dari ajaran Islam.
    - Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena
    itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya
    sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi
    kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang
    sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi
    perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat
    dibutuhkan.
    - Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga
    tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam
    sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk
    Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah
    seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah
    berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak
    terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar
    tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang
    diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar.
    Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam
    masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang
    diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash
    syariat secara tegas.
    - Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat,
    serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam
    demokrasi yang sejalan dengan Islam.

    Salim Ali al-Bahnasawi
    Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak
    bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang
    bertentangan dengan Islam.
    Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama
    tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya
    adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa
    mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan
    menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya
    islamisasi demokrasi sebagai berikut:
    - menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan
    Allah.
    - Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan
    tugas-tugas lainnya.
    - Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya
    tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan
    (al-Ahzab: 36).
    - Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan
    jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di
    parlemen.

    Kesimpulan
    Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep
    demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak
    sepenuhnya sejalan dengan Islam.
    Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan islam
    adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat,
    dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah
    kebijakan lewat wakilnya.
    Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat
    diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah
    kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari
    rambu-rambu ilahi.
    Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi
    yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:
    1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.
    2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
    3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan
    musyawarah.
    4. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap
    menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya
    kasus Abu Bakr ketika mengambil suara minoritas yang
    menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar
    zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah
    hasil rampasan perang dengan mengambil pendapat minoritas
    agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup
    mengambil pajaknya.
    5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan
    ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan
    secara jelas oleh Alquran dan Sunah.
    6. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh
    keluar dari nilai-nilai agama.
    7. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua
    warga

    Akhirnya, agar sistem atau konsep demokrasi yang islami di
    atas terwujud, langkah yang harus dilakukan:
    - Seluruh warga atau sebagian besarnya harus diberi
    pemahaman yang benar tentang Islam sehingga aspirasi yang
    mereka sampaikan tidak keluar dari ajarannya.
    - Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan
    didominasi oleh orang-orang Islam yang memahami dan
    mengamalkan Islam secara baik.
    Wallahu a’lam bi al-shawab
    SEMOGA BERMANFAAT
    Wassalamu alaikum wr.wb Very Happy

      Waktu sekarang Tue Dec 06, 2016 7:52 am